Oleh: David Ardhian | Januari 16, 2011

Gerak Lambat Antisipasi Perubahan Iklim

Pemerintah mencanangkan gerakan bersama menghadapi perubahan iklim. Seperti biasa acara dikemas dalam bentuk “upacara”, sebuah seremonial untuk menggambarkan bahwa pemerintah peduli akan ancaman dampak perubahan iklim.

Acara yang bertajuk “Gerakan Nasional Mari Hadapi Anomali Iklim Bersama” dilakukan di Kabupaten Sidoarjo, Jatim dihadiri Presiden, para menteri dan pejabat daerah terkait. Acara diselenggarakan sebagai respon ekses perubahan iklim terhadap situasi pangan nasional.

Penurunan stok pangan global akibat perubahan iklim berkontribusi terhadap harga pangan internasional yang cenderung meningkat. Hal ini akan mengakibatkan impor pangan menjadi mahal. Pada tingkat nasional, terjadi kegagalan panen di berbagai daerah yang menimbulkan ancaman terjadinya krisis pangan. Kegagalan produksi berdampak pada penurunan stok pangan nasional. Pemerintah merasa terancam dengan situasi ini, namun sayang terlambat karena petani telah mengalaminya

Situasi Lokal : Kasus Karawang

Ditengah pemberitaan media massa terkait dengan “gerakan nasional” tersebut, penulis berkesempatan untuk kembali berkunjung ke Karawang, salah satu lumbung beras nasional. Karawang adalah barometer produksi beras nasional, sering menjadi indikator sukses dan gagalnya produksi beras nasional.

Penulis bertemu dengan para sahabat petani di Karawang untuk melihat dan mendengar kesaksian mereka atas apa yang dialami terkait dengan situasi produksi dan masalah iklim. Bagi penulis, Karawang adalah rumah kedua, sebuah laboratorium sosial, ekonomi dan ekologi pertanian yang menjadi acuan pembelajaran dan telah membesarkan penulis sampai sejauh ini.

Secara khusus penulis tertarik dengan istilah “anomali” yang digunakan sebagai label gerakan perubahan iklim ala pemerintah. Anomali adalah situasi yang tidak normal, atau tidak seperti biasanya. Ada penyimpangan dari keteraturan dalam hal ini adalah iklim. Apakah anomali yang dimaksud pemerintah sama dengan apa yang penulis amati sejak tahun 2007? Ataukah sesuatu hal yang sama sekali baru ?

Tahun 2007, bersama dengan petani di suatu desa di Karawang penulis telah menemukan hal yang anomali. Masalah penting waktu itu adalah kebanjiran dan kekeringan yang beruntun terjadi. Curah hujan dirasakan petani berlangsung singkat dan dalam intensitas yang tinggi. Kerusakan irigasi dalam bentuk kerusakan saluran dan pendangkalan membuat tidak bisa menambung air dan mengakibatkan banjir dalam skala cukup luas. Namun selepas banjir, terjadi musim kering yang panjang dimana petani kesulitan untuk mendapatkan air.

Terjadi perubahan perilaku serangan hama dan penyakit padi, beberapa hama yang dianggap minor menjadi mengancam, seperti penggerak batang merah jambu. Beberapa jenis penyakit tanaman yang umumnya terjadi di dataran tinggi juga dialami di Karawang yang dataran rendah. Hama yang biasa terjadi di musim kemarau, terjadi pada musim penghujan dan sebaliknya. Produksi saat itu menurun, dan petani dalam situasi sulit akibat iklim yang tak menentu.

Tahun 2008, penulis kembali datang ke Karawang untuk melihat situasi lapangan. Masalah pada waktu itu adalah ketidakpastian musim hujan. Petani menyangka musim kemarau sudah tiba, namun ketika menebar benih tiba tiba hujan turun dengan intensitas tinggi. Petani terpaksa merugi karena situasi tidak pasti. Akibatnya petani menunda tanam sampai lebih dari dua bulan.

Tahun 2009 adalah situasi yang bersabat bagi petani. Situasi iklim cenderung normal, banjir tetap terjadi namun tidak meluas seperti 2007. Produksi padi lumayan tinggi, harga yang diterima petani cukup menjanjikan. Serangan hama tidak seganas tahun sebelumnya, terutama yang mengancam adalah hama tikus. Hama yang lumrah terjadi di daerah sentra padi. Bisa dikatakan tahun 2009 petani padi di Karawang relatif sukses dalam produksi dengan sedikit tantangan iklim.

Pada awal tahun 2010, penulis kembali melihat Karawang. Terjadi banjir besar dan meluas akibat curah hujan tinggi pada rentang waktu yang lama. Hujan seperti berlangsung terus menerus sepanjang musim, bahkan sampai dengan tahun 2011 saat penulis datang kembali ke Karawang beberapa hari yang lalu.

Dalam diskusi dengan petani, produksi memang jeblok pada musim tanam 2010. Padi banyak yang kerdil, serangan hama wereng cukup masif serta pertumbuhan padi tidak seperti biasa karena terlalu banyak genangan air. Di desa Cikuntul, Kecamatan Tempuran panen rata rata hanya menghasilkan 2-3 ton/hektar. Panen terakhir adalah bulan Oktober, namun sampai Januari petani belum ada yang turun untuk olah lahan.

Akibatnya stok beras di rumah petani semakin menipis. Buruh tani tidak memiliki pekerjaan karena tidak ada aktivitas budidaya. Situasi ini membuat kondisi keluarga petani berat. Alternatif pendapatan tidak tersedia, terutama untuk para buruh tani yang tuna lahan. Situasi ini mirip dengan yang dirasakan pada 2007-2008.

Berlindung di Balik Iklim

Dari catatan pengalaman penulis, situasi ketidakpastian iklim atau disebut pemerintah sebagai anomali bukan hanya terjadi saat ini saja. Sejak tahun 2007 indikasi seperti sekarang ini sudah mulai nyata. Jika untuk Karawang yang lumbung padi nasional saja pemerintah kurang cepat dan sigap dengan situasi ini, bagaimana dengan daerah yang lain?

Dengan situasi kesulitan akibat iklim dirasakan petani Karawang sejak 2007, apa yang sudah dilakukan pemerintah? Adakah upaya untuk membangun kelembagaan adaptasi perubahan iklim pada tingkat petani? Adakah model asuransi atau dukungan untuk mengurangi beban kerugian petani? Adakah sebuah langkah sistematis dan antisipatif. Jawabnya tidak ada. Petani dibiarkan untuk “acrobatic” menghadapi situasi kesulitan hidup dalam menghadapi perubahan iklim.

Dalam pernyataannya pemerintah mengharapkan untuk “tidak saling menyalahkan” karena tantangan iklim memerlukan kebersamaan. Pemerintah bahkan menghimbau tidak menggunakan iklim untuk kepentingan politisasi. Rasanya sebagai rakyat biasa, kita semua harus menyadarkan pemerintah yang sedang “bangun tidur”.

Justru sebaliknya. Pemerintah sedang menggunakan “iklim” untuk politisasi, berlindung dari ketidaksigapan dan kelambatan dalam membangun kerangka strategi menghadapi perubahan iklim. Berbagai kegagalan produksi meski iklim bukan faktor tunggal diklaim sebagai dampak perubahan iklim. Kasus harga cabe misalnya, soal utama selain iklim adalah masalah rantai distribusi dan pasar bebas namun berlindung dibalik iklim pemerintah seperti bebas dari tanggung jawab.

Sepertinya semua pihak harus kritis untuk melihat situasi ini. Ada opini yang dibentuk bahwa iklim adalah faktor tunggal penyebab kegagalan produksi, sehingga ada legitimasi bagi pemerintah untuk melakukan tindakan apa saja walaupun itu justru kontraproduktif terhadap pertanian bangsa seperti penurunan bea masuk impor produk pangan.

Kekhawatiran besar adalah pemerintah menggunakan iklim sebagai label dalam program pembangunan pertanian walaupun nyatanya program tersebut berlawanan dengan kebutuhan untuk mengatasi perubahan iklim. Lebih dari itu pemerintah menggunakan iklim sebagai sarana untuk berlindung dari tuntutan publik atas ketidakberesan pertanian di negara ini. Misalnya : membangun sarana irigasi, mengembangkan sentra produksi baru dan sebagainya, yang sesungguhnya adalah kewajiban negara yang lambat dipenuhi, akan dilabel dengan “strategi menghadapi perubahan iklim”.

Atas nama dampak iklim, pemerintah lari dari tanggung jawab dalam melayani mayoritas rakyatnya yang sedang kesulitan. Pertanian belum banyak perbaikan, bahkan kemunduran dibanding masa pemerintahan sebelumnya walau dipimpin oleh rezim pemerintahan yang sama. Kini pemerintah mencangkan gerakan nasional untuk menghadapi perubahan iklim sebagai tameng politik untuk berlindung dibalik ketidaksigapan dan kelambanannya. Menyedihkan.


Responses

  1. tulisan yang bagus…😀

    silakan berkunjung…😀
    http://popnote.wordpress.com

    • Thanks Agung, salam kenal

  2. Sebetulnya kalau kita mau melihat lebih jauh sebenarnya pemerintah sudah berupaya meningkatkan taraf kehidupan petani dengan berbagai program bantuan dalam bidang pertanian seperti SLPTT, BLBU, PUAP, Perbaikan irigasi dll. Cuma sayang dalam pelaksanaannya kurang adanya perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan oleh dinas terkait secara benar. Saya sendiri sering menyaksikan ketidak adilan yang dilakukan oleh para oknum aparatur negara terhadap petani. Dan petani hanya diam. Perlu adanya keberanian dari petani untuk menuntut hak-haknya secara penuh yang telah dirampas oleh para oknum aparat pemerintah yang serakah. Tulisan yang bagus mas…..

    • Benar mas. Banyak investasi sumberdaya (dana, tenag, waktu) yang sudah dilakukan pemerintah dalam bentuk program. Sayangnya memang bersifat keproyekan jangka pendek, kurang monitoring dan evaluasi, hanya ganti ganti istilah prinsipnya sama. Semoga ke depan pemerintah lebih serius dan terencana.

  3. segala aspek tentang rakyat tani, sepertinya hanya segelintir “oknum” saja yang peduli🙂

    • Dan pak yakub salah satunya🙂

  4. Sebenarnya ada beberapa masalah yang”mencurigakan” yang perlu diclearkan pak David.
    Pertama apakah benar komsumsi beras rakyat Indonesia 140 kg/kapita,padahal rakyat negara2 Asia lainnya hanya dibawah 100kg/kapita,hal ini sangat penting untuk menilai apakah import beras perlu atau tidak ?.
    Kedua luas lahan pertanian yang valid untuk setiap wilayah pertanian pangan,disamping untuk menghitung produk beras juga untuk menentukan berapa besar seharusnya Bulog harus membeli beras petani,bukan seperti saat ini hanya ditetapkan untuk cadangan pangan nasional dan raskin sehingga petani tidak dipermainkan harga penjualannya.
    Ketiga masalah sertifikasi bibit,hal tersebut jelas memasung petani(kecil) penangkar,padahal banyak dari mereka yang mampu menghasilkan bibit2 unggul. nuwun sewu.

    • Hallo Pak Batara,

      sepertinya pernah ketemu ya, saya pernah ke Villa Hutan Jati.
      Benar soal statistik, saya juga menduga angka konsumsi kita over estimate, data produksi kita juga rada aneh …linier meningkatnya. tapi celakanya tidak pernah ada audit data atau data pembanding. padahal itu neraca produksi menentukan keputusan impor/ekspor.

      data luasan lahan pun demikian, data yg ada apa sudah memasukan misalnya luasan pertanian tradisional masyarakat adat. padahal di kalimantan mereka juga menanam padi lho dengan sistem ladang berpindah. memang soal data masalah mendasar kita, tapi gak ada penyelesaian sampai sekarang.

      sistem sertifikasi juga gak adil, sistemnya hanya untuk perusahaan besar, kurang memberi tempat pada petani. tapi terlihat kan …tidak ada perubahan mendasar

      salam
      david


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: