Oleh: David Ardhian | Januari 10, 2011

Salah Arah (Lagi) Kebijakan Pangan

Sidang kabinet baru berakhir. Pria berkacamata tebal dengan rambut disisir rapi siap menjelaskan petunjuk Bapak Presiden. Seperti biasa dia mengumumkan harga kol bulat, kol gepeng, wortel tanpa daun, cabe merah, cabe keriting dan sebagainya. Seluruh rakyat menonton melalui layar TVRI.

Barangkali kebiasaan kabinet Orde Baru tersebut kini sering menjadi bahan gurauan. Namun dibalik upaya yang sering ditertawakan tersebut merupakan salah satu cara untuk pengendalian harga pangan di pasaran. Setidaknya informasi harga yang disampaikan sang menteri penerangan tersebut menjadi acuan bagi pedagang sayur, dan memberi efek psikologis terhadap pembentukan harga di pasar. Informasi harga secara reguler juga bisa menjadi acuan pemantauan perkembangan harga di pasar, sehingga bisa dikembangkan langkah kebijakan yang antisipatif.

Pasar Bebas

Kini situasi berbeda. Dulu pemerintah punya kewibawaan terhadap pasar, kini kuasa pasar menyingkirkan peran pemerintah. Tapi itu pilihan pemerintah sendiri. Pemerintah pasca Orde Baru secara konsisten memilih liberalisasi pertanian adalah cara terbaik. Pasar bebas di terapkan, bea masuk diturunkan, subsidi petani satu persatu dilucuti, sampai instrumen pengendali harga seperti Bulog diubah menjadi perusahaan pedagang pangan. Intervensi pemerintah untuk stabilisasi harga pangan menjadi tidak efektif lagi

Liberalisasi pasar pertanian telah berlangsung lama. Sektor hortikultura adalah bentuk telanjang dari liberalisasi pasar pertanian. Lihat saja, impor buah dan sayuran membanjir pasaran dalam negeri. Konsistensi membuka lebar pasar tidak disertai dengan peningkatan kapasitas dan pembenahan sektor ini, dari hulu ke hilir.

Masalah Sektor Hortikultura

Mulai dari hulu, perbenihan hortikultura masih banyak masalah. Angka importasi benih masih tinggi, tidak dibarengi dengan kemampuan perkarantinaan untuk melindungi petani. Masih banyak kasus benih impor palsu, bahkan benih haram. Benih yang seharusnya ditolak masuk karena mengandung hama penyakit dari luar, bisa masuk ke sentra produksi. Kasus nematoda sista kuning adalah contoh dimana masuknya penyakit tanaman melalui benih impor sekarang menjadi momok utama petani kentang di Pangalengan.

Produksi petani hortikultura seakan dibiarkan saja. Petani masih menghadapi masalah klasik seperti melambungnya harga sarana produksi, masalah hama penyakit dan kini bertambah tantangan dengan perubahan iklim. Program pertanian dikembangkan repetitif mengulang hal yang sama terus menerus, tapi sehingga tidak ada dampak akumulatif. Berisi pelatihan pelatihan dan kredit yang tidak jelas dampaknya. Tidak ada zonasi produksi komoditas sementara program pemerintah pusat dan daerah tidak sinkron. Program sebatas umur proyek tanpa evaluasi.

Sampai pada hilir pun masalah belum tuntas. Penangangan pasca panen tidak dibina dengan baik. Panen raya produk dikemas sembarangan, sayuran terinjak injak membusuk. Tidak ada sortasi dan grading apalagi dukungan penerapan teknologi penyimpanan dingin. Rantai pasar dikuasai pedagang perantara yang menekan petani. Petani jarang menikmati harga sesuai sesuai dengan resiko yang dikorbankan akibat asimetri informasi. Distribusi pangan beresiko tinggi, selain infrastruktur jalan rusak juga banyak pungutan resmi dan tidak resmi di jalanan. Rantai pasar tidak efisien, dan dikuasai spekulan yang mempermainkan harga.

Situasi pertanian dengan hortikultura sebagai kasus, tidak banyak perbaikan. Petani dibiarkan bertarung dengan produk impor di pasaran domestik. Jeruk Medan kalah telak di pasar dengan jeruk Mandarin. Apel Batu perlahan menyingkir dari pasar digantikan apel Washington. Bawang merah impor menguasai lapak pedagang bawang merah di sentra produksi Brebes. Kita kalah di kandang sendiri.

Jika pasar diibaratkan lapangan sepakbola, seperti pertandingan antara klub sepakbola amatir yang bermasalah dengan gaji pemain tak terbayar dengan klub sepakbola profesional sekelas Manchester United. Sementara pemerintah justru jadi penonton di tepi lapangan, bersorak sorai mengagumi gol demi gol pemain lawan idolanya, yang terus menghujam ke gawang klub amatir kita. Ya, petani kita dibombardir produk pangan impor, sementara pemerintah tidak berdaya bahkan mengagumi permainan pasar bebas, sambil menyalahkan kekurangan kita sendiri. Menyalahkan rendahnya SDM petani, menyalahkan iklim, menyalahkan diri kita sendiri.

Gejolak Harga Pangan

Kini harga cabai melonjak. Pemerintah kepedasan. Pedasnya harga cabai tidak hanya di dapur atau di rumah makan namun sudah masuk ke Istana. Rapat kabinet membahas lonjakan inflasi mencapai 6,9 persen dimana kontribusi besar adalah kenaikan harga pangan termasuk cabai. Lumayan, isu perut rakyat sudah mulai dibahas walau faktor utama karena pemberitaan media massa. Pemerintah tak mau kehilangan muka.

Respon pertama pemerintah adalah menyalahkan iklim. Iklim tidak bersahabat untuk produksi pangan, sehingga stok menurun. Tapi ini sudah kesekian kalinya harga melonjak, dan bukan musim ini saja iklim memang berpengaruh. Tahun 2008, pertengahan 2009 , pertengahan 2010 dan setiap hari raya harga cabai selalu melonjak. Jikapun iklim merupakan faktor determinan, tidak ada upaya membangun kerangka adaptasi terhadap perubahan iklim. Pola pembangunan pertanian toh berlangsung seperti biasanya.

Repon kedua adalah langkah untuk stabilisasi harga. Aparat negara diperintahkan untuk stabilisasi harga, tapi tidak berdaya. Pertama karena tidak punya lagi instrumen, kedua tidak punya kapasitas. Instrumen apa yang bisa dilakukan pemerintah ketika mekanisme pembentukan harga adalah kuasa pasar? Bulog sudah diprivatisasi, sementara cabai bukan kategori bahan pangan pokok dalam kendali Bulog. Kapasitas apa yang dimiliki pemerintah mencakup kewenangan dan sumberdaya, sebagai pemungkin untuk melakukan intervensi pasar? Tidak ada. Jadi sebenarnya pemerintah tidak berdaya.

Salah Arah

Respon paling baru adalah seperti yang diberitakan media massa, pemerintah memilih penurunan bea masuk impor pangan. Demi stabilisasi harga, bea masuk impor seluruh produk pangan diturunkan. Nampaknya pemerintah memilih jalur aman, cepat dan gampang walau salah arah.

Kebijakan ini jelas merupakan kebijakan yang tidak dipikir secara matang, responsif dan sedikit gelagapan. Celakanya tidak belajar dari pengalaman yang sama persis dengan situasi saat ini. Tahun 2008, terjadi krisis harga pangan yang faktor penyebabnya sama, yakni stok pangan di pasar internasional menipis, bencana iklim terjadi, kenaikan harga minyak dunia meningkatkan biaya transportasi.

Ketika krisis pangan 2008, justru perusahaan transnasional yang bergerak dalam transaksi komoditas malah untung. Mereka mengambil untung dari kebijakan negara negara yang dilanda krisis pangan yang mengambil jalan menurunkan tarif impor. Lagi lagi memang ini yang rezim perdangangan bebas inginkan. Beberapa negara yang masih sadar akan perlindungan kepentingan pertanian domestik, tak berdaya menghadapi tekanan krisis yang memaksa menurunkan bea masuk.

Apakah situasi kita sedemikian gawatnya, sehingga bea masuk impor harus diturunkan?

Indonesia adalah negara yang sedang berjuang di WTO untuk mengecualikan produk khusus dari komitmen penurunan tarif. Produk pertanian yang menguasai hajat hidup orang banyak diusulkan untuk dikecualikan dari skema penurunan tarif. Klausulnya disebut sebagai Special Product (SP) dan Special Safeguard Mechanism (SSM), yang saat ini mengalami kebuntuan di putaran perundingan WTO. Indonesia dipuji sebagai negara yang teguh dalam perlindungan pertanian, dengan memimpin kelompok negara G-33 yang mengusung SP dan SSM. Tapi secara tidak konsisten Indonesia mengambil kebijakan menghapuskan tarif impor yang berlawanan dengan politik perdagangan multilateral-nya sendiri. Sebuah ironi.

Niat membangun kapasitas produksi dalam negeri tidak memiliki insentif jika bea masuk dibuka lebar. Kita mau meningkatkan produksi, namun membuka impor secara bebas. Bagaimana logikanya? Misalkan investasi besar diberikan pada upaya meningkatkan produksi sehingga produksi melimpah di pasar, namun impor produk juga dibuka luas. Siapakah yang sesungguhnya mau dibela pemerintah?

Pemerintah semestinya tahu bagaimana permainan ini. Momentum krisis pangan global, tidak dihasilkan dari pengaruh tunggal perubahan iklim namun juga permainan canggih spekulan kakap skala global yang ingin meraup untung dari perdagangan komoditas. Momentum krisis pangan 2008 telah menggambarkan bagaimana krisis pangan menjadi sarana efektif untuk memukul negara berkembang dengan pasar melimpah dalam bentuk penurunan tarif impor. Pada akhirnya perusahaan raksasa komoditas yang akan meraup untung dari situasi ini. Petani kita akan terpukul dan kalah, tidak bisa menikmati tingginya harga pangan. Pemerintah lebih peduli aman secara politik dengan terbebas dari gejolak pangan, walau salah arah mengorbankan petani.

Langkah pemerintah rezim ini tak lebih baik dari upaya sang Menteri Penerangan masa Orba, walau sama sama berasal dari petunjuk Bapak Presiden. Intervensi pada informasi harga kol bulat, kol gepeng, wortel tanpa daun, cabe keriting dan seterusnya.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: