Oleh: David Ardhian | April 29, 2009

Politik dan Tata Kelola Perberasan Nasional : Impor, Swasembada dan Ekspor

LATAR BELAKANG

sedang-ngebut-dan-petani-buruh-sedang-ngeprit1Tahun 2008, pemerintah Indonesia mendeklarasikan kesuksesan dalam pencapaian swasembada beras. Disaat sebagian negara di dunia mengalami krisis pangan, Indonesia mengklaim mampu meningkatkan produksi padi sebesar 3,12 juta ton gabah atau meningkat 5,46 % dari tahun 2007. Produksi padi tahun 2008 sebesar 60,28 juta ton atau setara dengan 35,32 juta ton beras. Jika angka tersebut benar, maka produksi beras kali ini merupakan prestasi yang spektakuler dan surplus tertinggi sepanjang sejarah perberasan nasional.

Pencapaian swasembada beras tahun 2008, seperti mengulang prestasi tahun 1984 pada masa Orde Baru. Pada tahun 1984, Presiden Soeharto mendapat penghargaan dari Food and Agriculture Organization (FAO), dengan sebuah medali bertuliskan ”from rice importer to self sufficiency”. Tahun 2008 ini pun juga sama, Indonesia dipuji oleh FAO sebagai salah satu negara yang paling stabil terkait guncangan krisis pangan dunia.

Swasembada beras tahun 2008, dicapai ketika harga pangan dunia melambung tinggi termasuk harga beras. Hal ini mendorong pemerintah mengembangkan wacana ekspor beras di tahun 2009 ini, dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari peningkatan harga beras dunia. Berbagai peraturan telah disiapkan pemerintah untuk mendorong ekspor beras pada tahun 2009 ini. Hal tersebut melengkapi cerita indah sektor perberasan nasional, dimana Indonesia mampu merubah status dari importir beras (2006), menjadi swasembada beras (2008) dan kemudian mampu mengeskpor beras (2009).

Kesuksesan tersebut menjadi perdebatan penting dalam wacana perberasan di Indonesia saat ini. Kesuksesan tersebut mendapat pujian sekaligus kritikan. Kritik terutama karena keraguan atas data produksi yang dianggap over estimated. Metodologi penghitungan produksi adalah beradasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), yang dianggap kurang menggambarkan realitas produksi beras sesungguhnya. BPS menghitung produksi dari cara sampling produksi padi per satuan luas panen, yang diproyeksikan menjadi data produksi padi nasional. Namun karena tidak ada alternatif data tandingan, kritik terhadap data produksi menjadi sangat lemah.

Kritik kedua adalah pada keterkaitan antara klaim kesuksesan swasembada beras dengan kepentingan politik partai berkuasa dalam rangka Pemilu 2009. Swasembada dianggap sebagai bentuk politisasi perberasan menjelang pertarungan politik menjelang pemilu 2009. Hal ini terbukti dari partai partai pendukung rezim pemerintah sekarang, berlomba lomba mengangkat kesuksesan swasembada beras sebagai kampanye politik. Presiden, Wakil Presiden dan Menteri Pertanian yang berasal dari partai politik berbeda, masing masing menggunakan pencapaian swasembada beras sebagai iklan politik di media televisi untuk pencitraan atas andil mereka dalam kesuksesan tersebut.

Namun berbagai kritikan tersebut tidak mampu menghapuskan realitas bahwa klaim swasembada beras 2008 dan rencana ekspor beras tahun ini mendorong implikasi penting dalam tata kelola perberasan di Indonesia. Atas nama peningkatan produksi beras dan ekspor beras, pemerintah telah membuka ruang besar bagi keterlibatan investasi agribisnis skala nasional dan transnasional dalam tata kelola produk strategis di Indonesia ini. Paper ini akan mengupas kepentingan politik dan ekonomi dari swasembada beras dan ekspor beras, serta implikasinya bagi sektor perberasan Indonesia saat ini dan masa yang akan datang. Hal ini menjadi penting karena beras merupakan komoditas strategis yang penting bagi ketahanan pangan, kelangsungan penghidupan dan pembangunan pedesaan, yang sangat vital ditengah krisis ekonomi dan krisis pangan yang masih akan terus berlanjut di masa yang akan datang.

POLITIK DAN TATA KELOLA PERBERASAN INDONESIA

Beras merupakan komoditas terpenting bagi Indonesia. Beras merupakan makanan pokok bagi lebih dari 200 juta penduduk di Indonesia. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, jumlah penduduk Indonesia adalah 206.264.595 jiwa (2000) dengan pertumbuhan 1,49 % per tahun. Setiap tahun bertambah sekitar 3 juta penduduk. Data produksi dan konsumsi beras di Indonesia masih banyak perdebatan. Data tersebut memiliki nilai politis yang tinggi bagi pemerintah karena akan mengindikasikan kegagalan dan kesuksesan pemerintah berkuasa. Data konsumsi beras resmi pemerintah adalah 140 kg/capita/tahun pada tahun 2006. Kenaikan data konsumsi beras menjadi 149 kg/capita/tahun telah merubah situasi surplus beras menjadi minus beras.

Data resmi pemerintah tersebut menjadi penentu keputusan bagi pemerintah untuk mengimpor beras, menentukan status sebagai swasembada beras ataupun keputusan untuk ekspor beras. Oleh karena tidak ada data alternatif lain maka argumentasi dan kritik terkait dengan data produksi dan konsumsi menjadi lemah dalam konteks kebijakan perberasan nasional.
Sektor perberasan sangat terkait dengan kehidupan petani, yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia. Petani padi Indonesia berjumlah lebih dari 21 juta keluarga tani dengan mayoritas merupakan petani dengan skala usaha kecil, yang masih terbelenggu dalam kemiskinan. Oleh karena itu kebijakan dan program pemerintah selalu dikaitkan dengan upaya untuk pengentasan kemiskinan di pedesaan.

Dalam hal tersebut, beras menjadi komoditas strategis yang dalam konteks perdagangan menjadi komoditas pertanian terpenting yang diusulkan sebagai produk khusus (special products) dalam negosiasi pertanian di WTO. Special product adalah adalah sejumlah produk yang diusulkan untuk dikecualikan dalam komitmen penurunan tarif dalam perundingan perdagangan pertanian di WTO.

Namun demikian kebijakan perberasan nasional tidak selaras dengan perjuangan Indonesia yang memperjuangkan beras sebagai spesial produk. Pada KTM WTO di Hongkong bulan Desember tahun 2005, Indonesia dipuji peranannya dalam memperjuangkan kepentingan perlindungan pertanian negara berkembang dengan mempimpin G-33 untuk mengusulkan klausul SP, termasuk melindungi sektor perberasan di negara berkembang. Akan tetapi pada saat yang sama, bulan Desember 2005 pemerintah Indonesia membuka kran impor beras, walaupun dalam status surplus beras.

Impor beras pada tahun 2005-2006 tersebut, telah membuat partai oposisi di parlemen mengusulkan hak interplasi untuk menolak impor beras. Walaupun hak interplasi gagal, namun pemerintah berkuasa mulai sangat hati hati dalam keputusan impor beras. Secara politik, masalah perberasan menjadi masalah sensitif yang menjadi perhatian utama pemerintah.

Pada tahun 2007, pemerintah mulai mencanangkan upaya untuk peningkatan produksi beras nasional. Pemerintahan SBY, mencanangkan program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN), dengan memberikan subsidi benih dengan dana 1 trilyun. P2BN bertujuan untuk meningkatkan produksi beras sampai 2 juta ton per tahun, dengan memberikan benih gratis kepada petani baik benih unggul maupun benih hibrida.

Program P2BN telah membuka insentif bagi perusahaan swasta baik nasional maupun transnasional untuk terlibat dalam pengadaaan benih dalam mencapai tujuan peningkatan produksi padi nasional. Pemerintah membuka kran impor benih hibrida terutama dari China dan membuka kerjasama dengan perusahaan dari China untuk mendirikan Rice Hybrid Center di Indonesia.

Perusahaan transnasional seperti Dupont, Bayer dan Syngenta serta perusahaan agribisnis regional seperti SL Agritech mulai mengembangkan pemasaran produk benih benih padi hibrida di Indonesia. Dengan kata lain perusahaan transnasional mulai menunggangi program peningkatan produksi beras untuk melancarkan kepentingan bisnis pemasaran padi hibrida mereka.

Dalam hal perbenihan padi nasional, selama ini Indonesia ditopang oleh perusahaan negara PT. Sang Hyang Sri dan PT. Pertani sebagai produsen benih unggul di Indonesia. Namun dengan program pengembangan benih hibrida maka terbuka peluang untuk pemasaran benih hibrida dari perusahaan transnasional. Lebih dari itu perusahaan negara seperti PT. Sang Hyang Sri juga membuka kerjasama dengan agribisnis skala regional seperti SL Agritech.

Program peningkatan produksi beras nasional (P2BN) yang baru dicanangkan 2007, diklaim telah mampu meningkatkan produksi padi nasional dan mencapai swasembada beras tahun 2008. Hal ini mengundang keraguan dari berbagai pihak, karena begitu cepat implikasi dari program ini sehingga mampu merubah status dari negara importir beras menjadi negara eksportir beras.

Sebagai perbandingan, ketika mencapai swasembada beras pada tahun 1984, pemerintah Orde Baru dibawah pemerintahaan Soeharto memerlukan waktu lebih dari 10 tahun untuk mencapai swasembada beras, melalui program massal dalam intensifikasi produksi padi dengan teknologi Revolusi Hijau. Sementara pemerintahaan SBY mampu meraih swasembada dalam waktu hanya satu tahun saja, yang membuat berbagai pihak akan motivasi kepentingan politik dibalik swasembada beras.

Pada periode tahun 2007-2008, situasi pertanian Indonesia dihadapkan masalah serius terkait dengan berbagai kasus banjir dan kekeringan di beberapa sentra produksi. Tekanan berat juga terjadi ketika krisis global kenaikan harga bahan bakar minyak, membuat pemerintah menaikkan harga BBM pada bulan Mei tahun 2008. Kenaikan harga BBM telah membuat kenaikan biaya produksi padi menjadi 20 %, dan menekan pendapatan petani. Dengan demikian maka swasembada beras 2008 dicapai dengan pengorbanan yang sangat besar petani dalam menghadapi iklim yang semakin sulit dan kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM.

Setelah klaim swasembada beras, maka pemerintah membuka wacana akan adanya ekspor beras. Krisis pangan dalam bentuk kenaikan harga pangan dunia, termasuk kenaikan harga beras sampai $ 1000 per ton. Imbas dari kenaikan harga beras dunia yang mencapai hampir 100% lebih tinggi dari harga dalam negeri membuka lebar peluang bagi pengusaha untuk untuk menampung beras/gabah dalam negeri kemudian diekspor ke luar negeri di saat Bulog tidak mampu menampung semua panen petani.

Rencana ekspor beras yang akan dilakukan pada tahun 2009 ini kemudian menimbulkan perdebatan besar, karena terjadi pertentangan antara kepentingan ketahanan pangan dengan kepentingan ekspor. Dari sisi kepentingan ketahanan pangan, banyak pihak menggangap bahwa Indonesia harus mementingkan kebutuhan nasional dibanding dengan menjual beras ke luar negeri. Ketika produsen beras lain yang memiliki surplus produksi lebih tinggi seperti Thailand dan Vietnam membatasi ekspor beras mereka, rencana ekspor beras pemerintah Indonesia sungguh mengundang pertanyaan besar. Dari disi kepentingan ekspor, menganggap kenaikan harga beras dunia merupakan insentif untuk peningkatan devisa serta peluang untuk peningkatan pendapatan petani.

POLITIK SWASEMBADA DAN EKSPOR BERAS

Swasembada beras 2008 dan rencana ekspor beras 2009 merupakan sebuah perdebatan penting dalam wacana perberasan di Indonesia saat ini. Keterkaitan kepentingan antara klaim swasembada beras dan rencana ekspor sangat jelas, karena surplus produksi sebesar 3,12 ton adalah argumentasi yang kuat bagi justifikasi untuk kebijakan ekspor beras. Menurut Badan Usaha Logistic (BULOG), stok aman nasional adalah 1,5 juta ton sehingga peningkatan dua kali lipat dari stok nasional merupakan tanda bahwa Indonesia aman jika melakukan ekspor beras.

Swasembada beras 2008 juga merupakan kisah menarik untuk sebagai bentuk kesuksesan pemerintah berkuasa untuk mempertahankan kekuasaan politiknya menjelang Pemilu 2009. Partai politik pendukung pemerintah menggunakan pencapaian swasembada beras untuk kampanye politik melalui berbagai media massa nasional. Sekali lagi sektor perberasan di Indonesia menjadi alat politik dari rezim berkuasa untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan politiknya.

Namun hal penting dibalik itu adalah motif ekonomi terutama terkait dengan kepentingan penguasaha dan perusahaan skala nasional maupun internasional. Krisis pangan dunia, membuat berbagai negara berusaha untuk mengamankan ketahanan pangan mereka. Krisis pangan dengan melambungnya harga komoditas pangan dunia, membuat para spekulan komoditas bermain dalam upaya meraih untung dari kenaikan ini termasuk di sektor perberasan. Pengusaha nasional dan trans nasional berupaya untuk mendorong ekspor beras di Indonesia karena disparitas harga di dalam negeri dan harga pasar dunia.

Negara negara produsen beras seperti Thailand, India dan Vietnam mulai membatasi ekspor beras untuk mengamankan kepentingan ketahanan pangan mereka. Negara dengan tingkat konsumsi beras tinggi, namun memiliki kapasitas produksi rendah mulai berusaha untuk mencari pasokan dari negara produsen.

Pemerintah Indonesia sangat kuat berkeinginan mendorong ekspor beras dan membuka investasi asing dalam sektor perberasan. Hal ini nampak dengan rencana investasi dari Saudi Bin Ladin Group sebasar US $ 4 billion untuk mengembangkan agribisnis padi di Indonesia Timur seperti Papua, Maluku dan Sulawesi. Investasi ini mendapatkan dukungan langsung dari pemerintah dengan menyediakan lahan investasi seluas 500.000 hektar di Indonesia bagian timur.

Ketika peraturan pemerintah mengenai ekspor beras masih dalam proses penyusunan namun BULOG telah mengumumkan bahwa sebanyak 11 perusahaan telah siap menjadi pemasok beras ekspor dan 7 perusahaan siap menjadi pembelinya. BULOG memperkirakan ekspor beras pertama adalah sekitar 120 – 140 ribu ton per tahun. Beras yang diekspor adalah beras kualitas premium denga tujuan Jepang, Taiwan, USA, Eropa dan negara negara di Timur Tengah, sementara beras kualitas medium akan diekspor dengan negara tujuan seperti Malaysia, Philipina, Timor Leste dan Brunei.

Beberapa perusahaan pembeli dalam ekspor beras merupakan perusahaan perdagangan komoditas skala global. Perusahaan seperti Louis Dreyfus Commodities merupakan perusahaan dengan jejaring pemasaran komoditas yang memiliki cabang di berbagai negara baik seperti di Eropa, Amerika, Asia, Amerika Latin dan Afrika. Demikian halnya perusahaan seperti Marubeni dan Olam Internasional yang merupakan perusahaan raksasa agribisnis skala internasional. Perusahaan perdagangan komoditas tersebut memang pemain pemain besar dalam perdagangan pangan lintas negara, termasuk perdagangan beras lintas negara. Sementara itu perusahaan pamasok beras untuk ekspor yang menjadi mitra BULOG diantaranya sebelumnya merupakan perusahaan importir beras.

Dengan demikian dalam konteks kepentingan politik dan ekonomi, swasembada beras dan rencana ekspor, sangat erat dengan kepentingan perusahaan perdagangan komoditas untuk meraih untung dari kenaikan harga beras di dunia. Indonesia merupakan produsen beras potensial yang masih memiliki lahan produksi yang luas untuk dikembangkan terutama di Indonesia bagian timur, untuk memasok beras ke pasaran internasional. Kepentingan politik jangka pendek dalam rangka Pemilu 2009, serta kepentingan ekonomi dari para pedagang komoditas adalah alasan utama dibalik swasembada dan ekspor beras di Indonesia.

TANTANGAN KE DEPAN

Sektor perberasan di Indonesia memiliki tantangan besar pada masa yang akan datang. Tantangan dalam negeri adalah politisasi beras sebagai komoditas strategis dalam kepentingan politik jangka pendek pemerintah berkuasa. Oleh karena kepentingan politik tersebut maka akan sangat sulit bagi Indonesia untuk membangun kebijakan fundamental dan tata kelola yang baik dalam sektor perberasan.

Data produksi dan konsumsi beras selalu menjadi perdebatan penting karena merupakan acuan utama dalam pengambilan keputusan untuk kebijakan. Selama ini data produksi dan konsumsi sangat rawan untuk dipermainkan dalam rangka menjustifikasi kepentingan jangka pendek dari pemerintah yang sedang berkuasa. Tidak adanya alternatif data dan minimnya pengawasan publik terhadap metodologi penghitungan data produksi dan konsumsi membuat data yang dimiliki pemerintah menjadi satu satunya acuan untuk justifikasi bagi kebijakan perberasan nasional.

Tantangan lain adalah terkait dengan penguasaan perusahaan terhadap sektor perberasan yang semakin lama semakin besar. Setelah pengalaman revolusi hijau dengan penguasaan perusahaan transnasional terhadap pestisida, kini penguasaan bergeser ke benih padi. Perusahaan seperti Syngenta, Bayer, Dupont serta perusahaan agribisnis skala Asia seperti SL Agritech dan Charoen Phokphand telah masuk dalam bisnis pemasaran benih hibrida yang didukung oleh kebijakan pemerintah.

Krisis pangan dunia yang melambungkan harga beras di pasar internasional, menjadi ruang baru bagi investasi perusahaan perdagangan komoditas untuk bermain di sektor perberasan. Rencana ekspor beras, yang dijustifikasi dengan swasembada beras tahun 2008 merupakan tonggak penting bagi kepentingan mendorong sektor perberasan menjadi terbuka bagi investasi asing serta permainan perusahaan beras skala internasional.

Dengan demikian pelajaran yang bisa dipetik, bahwa Indonesia sebagai negara produsen beras dengan mayoritas padi adalah petani miskin, menghadapi tekanan penguasaan perusahaan trans nasional baik dari sisi hulu seperti benih hibrida maupun sisi hilir dalam perdagangan beras. Kecenderungan ini sangat penting untuk mendapat perhatian dari publik sebagai sebuah peta baru penguasaan perusahaan transnasional dalam sektor perberasan dalam situasi dunia yang dilanda krisis pangan dan tingginya harga pangan dunia.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: