Oleh: David Ardhian | April 29, 2009

Perundingan WTO Isu Pertanian : SP dan SSM

1. Apakah ada ketentuan dalam WTO yang memiliki potensi memberikan peluang perlindungan dari liberalisasi perdagangan ?
Saat ini, proposal dari G33 di SP dan SSM sedang dirundingkan di WTO. SP dan SSM adalah hasil dari lobi negara-negara berkembang untuk mengatasi ketidakseimbangan dalam kesepakatan WTO, dan memiliki makna penting bagi implementasi klausul perlakuan khusus dan berbeda.

Komponen utama dari proposal ini adalah pengecualian dari kelompok produk, terutama produk pangan dari komitmen dalam klausul akses pasar dan dukungan domestik. Hal ini karena produk pangan tersebut penting bagi tujuan ketahanan pangan negara berkembang.

Produk Khusus (SPs) dalah produk produk pertanian yang merupakan kunci bagi ketahanan pangan, kelangsungan penghidupan dan pembangunan pedesaan, oleh karenanya maka perlu perlindungan perdagangan. Mekanisme Pengamanan Khusus (SSM) adalah mekanisme untuk mengatasi dampak impor. Provisi ini hanya bisa diakses oleh negara berkembang dan merupakan perbaikan dari Special Safeguards (SSG).

Dengan penurunan tingkat tarif yang diusulkan sekarang sedang dalam WTO, maka sangat penting arti SPs dan SSM bagi negara berkembang. Oleh karena itu sangat penting bagi negara berkembang dan kelompok masyarakat sipil untuk memperjuangkan fleksibilitas maksimal dari SPs dan SSM.

Pemerintah negara-negara berkembang harus melakukan studi dan melihat keuntungan dari SPs dan SSM dalam perspektif kepentingan negaranya. Mereka harus mengidentifikasi produk yang paling penting untuk dilindungi dan tingkat perlindungan yang mereka butuhkan. Informasi ini akan membantu mereka menentukan SPs dan perlakuan yang tepat untuk produk khusus tersebut.

2. Apa saja hal-hal spesifik yang perlu dicermati dalam perundingan WTO terkait dalam negosiasi SP / SSM?

Di bawah ini adalah posisi awal G33 serta beberapa posisi yang diadopsi oleh R1 dan
G33 CSO untuk SP dan SSM :

Untuk Special Products (SPs)

Pemilihan Produk sebagai SPs – Negara harus bebas untuk memilih produk yang akan diusulkan sebagai SPs. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa negara negara berbeda beda dalam tujuan pembangunan dan prioritas produk strategisnya, dan karena itu harus ada fleksibilitas untuk mengidentifikasi cakupan produk yang akan diusulkan sebagai SP. Mengenai hal tersebut telah disepakati dalam pertemuan tingkat menteri (KTM) di Hongkong namun tekanan untuk kemunduran posisi ini masih sangat mungkin sehingga menjadi penting untuk terus melakukan lobi dan negosiasi.

Cakupan atau Jumlah Produk yang akan dinyatakan sebagai SPs – posisi awal dari G-33 adalah mencakup maksimum 20 persen dari total tarif lines (jumlah) produk pertanian sebagai SPs.

Perlakuan untuk SPs – G33 mengusulkan SPs harus dibebaskan dari pengurangan tarif dan MAV atau komitmen TRQ. Lebih dari hal tersebut R1 bersama G-33 CSO mengusulkan bahwa produk dalam kategori SPs harus mendapat proteksi yang besar, dengan menerapkan tarif diatas bound rates dan diperbolehkan untuk penerapan pembatasan kuantitatif dan diterapkan treatmen khusus. Selain itu, SPs harus diperbolehkan untuk mendapatkan dukungan domestik yang memadai.

Untuk Special Safeguard Mechanism (SSM)

Penerapan SSM – harus bisa diterapkan pada semua produk pertanian dari negara berkembang dan tidak hanya untuk SPs saja. Harus sederhanana dalam persyaratannya dan mudah penerapannya.

Trigger SSM -G33 mengusulkan penggunaan volume dan harga sebagai trigger sebagai cara untuk mendefinisikan situasi dampak impor berlebih atau kejatuhan harga.

Remedies untuk SSM – Posisi G-33 adalah menekankan additional duties yang membolehkan harga impor disetarakan dengan triggernya. Posisi G33 CSOs adalah negara berkembang memiliki keleluasaan untuk menerapkan tarif lebih tinggi dari bound rate.

3. Sudah lama sejak Cancun ketika pertama kali G33 mengusulkan SP / SSM, apakah ada perubahan modalitaa dalam SP dan SSM ?

Dari awal usulan G-33, maka perkembangan proposal SP dan SSM adalah makin detail. Negara berkembang telah memaparkan posisi yang kuat untuk menentang proposal negara maju yang cenderung melemahkan proposal awal G-33.

Inti dari masalah terkait dengan SPs adalah :
• Jumlah produk yang akan terkena pemotongan nol – Tawaran pertama muncul dari G-7 yang mengusulkan angka 5 persen dari total lini tarif produk pertanian. Posisi awal G-33 adalah 20 persen dari lini tarif harus dikecualikan dari pemotongan tarif. Dalam perkembanganya posisi ini terus melemah menjadi 10 persen dan kemudian 8 persen.
• Jumlah produk yang dinyatakan sebagai SPs- G7 mengusulkan 12 persen, namun G-33 membantah dengan menyatakan bahwa jumlah tersebut terlalu kecil sehingga perlu dinaikan menjadi 15 persen
• Jumlah tingkatan untuk pemotongan tarif pada SPs – G7 setuju untuk satu tingkat tarif saja dengan rata rata pemotongan 7 persen. G-33 menolak dan mengusulkan 9 persen karena hanya satu tingkatan untuk pemotongan tarif. Terakhir G-33 setuju untuk dua tingkatan, satu produk dengan pemotongan tarif nol dan yang lainnya dengan pemotongan minimal.

• SSM ( Special Safeguard Mechanism )

Inti masalah sehubungan dengan SSM adalah:
• Remedies – yang utama adalah apakah atau tidak, remedies harus menghasilkan solusi untuk tingkat tarif yang akan pergi jauh dari bound rate Uruguay Round. G33 secara tegas berargumentasi bahwa remedies harus jauh dari sebelum Doha tarif bindings. Argentina, Paraguay, Uruguay (APU), Kanada, Amerika Serikat dan Thailand menolak proposal ini. Dalam negosiasi sepakat bahwa remedies diterapkan melampaui baound rate, namun dalam proses para penentang G-33 berusaha untuk membatasi akses dari remedies dengan usulan level trigger yang lebih besar sampai 140 persen. Ini berarti bahwa impor harus meningkat sampai 40 persen diatas level trigger sebelum remedies bisa diterapkan. Bahkan USA mengusulkan untuk meningkatkan level trigger sampai 150 persen
• Cross check – Proposal G7 menyatakan hrga harus menurun agar remedies dapat dilakukan, walaupun volume impor sudah sangat besar. Hal ini jelas upaya untuk membatasi akses dan penggunaan SSM, karena untuk bisa menerapkan SSM, karena negara harus memenuhi dua persyaratan
• Penggunaan SSM harus berdasar prinsip MFN – Ini menunjukkan bahwa impor dalam kerangka preferential treatment tidak dianggap sebagai bentuk banjir impor. Akan tetapi isu ini tidak banyak dibahas dalam negosiasi, karena konsentrasi perundingan lebih banyak pada remedies dan trigger dari penerapan SSM.

4. Jika terjadi pelemahan posisi, apakah kita masih bisa melakukan sesuatu?

Kenyataan bahwa meskipun sepanjang perjalanan negosiasi dan tidak ada kesepakatan tercapai adalah tanda bahwa suara dari organisasi masyarakat sipil mulai bergema dan mulai berpengaruh dalam proses negosiasi, walaupun hasilnya masih sangat memprihatinkan. Negara-negara maju terus menuntut banyak untuk melemahkan klausul penting ini terutama SSM, Bahkan, beberapa negara-negara berkembang dengan kepentingan ekspor juga melakukan tekanan yang sama sperti halnya negara maju, seperti Thailand, Malaysia, Uruguay, Paraguay, Argentina, dll.)

Meningkatnya jumlah penentang negara penentang SP dan SSM, membuat publik semakin mendukung provisi perlindungan ini. Tanpa dukungan organisasi masyarakat sipil untuk terus mendorong fleksibilitas maksimum dari SP dan SSM, tidak mengejutkan jika G-33 akan menyerah pada permintaan dari negara maju.

Hal ini membuat sangat penting peran organisasi masyarakat sipil dari berbagai negara untuk menuntut masing-masing negara agar mengakui SP dan SSM. Pada saat yang sama negara berkembang yang tergabung dalam G33 harus terus menegosiasikan semaksimal mungkin provisi SP dan SSM agar menjadi benteng pertahanan terakhir dari upaya perlindungan dampak liberalisasi sektor pertanian.

Lapiran – Pertemuan Penting, Resolusi dan Blok Blok dalam perundingan di WTO.

Pertemuan tingkat menteri (KTM) WTO dilakukan setiap dua tahun sekali untuk mendiskusikan implementasi dari kesepakatan. WTO telah melakukan beberapa pertemuan Menteri – Singapura (1996), Geneva (1998), Seattle (1999), Doha (2001), Cancun (2002), Hongkong (2005).

KTM Seattle
Krisis pertama kali dalam KTM WTO. Untuk pertama kalinya, negara-negara berkembang menyatakan kegelisahan mereka atas dampak dari liberalisasi
ekonomi mereka. Hal ini karena ketidakadilan dari ketentuan WTO-AoA dan
pelaksanaannya. Bersamaan dengan perundingan Menteri di Seattle, terjadi demonstrasi anti-liberalisasi perdagangan di luar perundingan. Para demonstran termasuk petani, buruh dan LSM dari seluruh dunia. Protes ini menjadi sangat besar ketika polisi Amerika Serikat berusaha untuk membubarkan demosntrasi. Karena terjadi krisis di dalam dan di luar perundingan maka KTM gagal dalam menghasilkan kesepakatan dan mengumumkan putaran perundingan yang baru.

Doha Development Round
Setelah Seattle, WTO memutuskan untuk melanjutkan pembicaraan di Doha, Qatar. Menurut penyelenggara, protes yang lebih sulit dilakukan karena memang disiapkan dengan pengendalian pemerintah Qatar yang kuat.

Dalam pertemuan ini, WTO berhasil meluncurkan Doha Development Round. Dengan
meningkatnya protes pada liberalisasi perdagangan dan takanan publik yang kuat membuat, isu pembangunan menjadi jantung bagi proses negosiasi. Hal ini berarti perundingan mulai mengarah pada tujuan untuk mengatasi kesenjangan dari ketentuan dan bagaimana implementasinya.

Doha Development Agenda ini diluncurkan pada perundingan di Doha. Meskipun pembangunan yang telah menjadi bagian dari agenda, tapi liberalisasi masih menjadi muatan yang sangat kuat dalam perundingan.

Kegagalan KTM Cancun
KTM di Cancun iharapkan menjadi ajang untuk mendiskusikan DDA secara lebih ekstensif. Namun hal ini tidak terjadi karena negara maju mempertahankan kepentingan mereka dan tidak memenuhi komitmen untuk mengakomodasi aspirasi negara berkembang. Negara maju tidak mau subsidi mereka di hapuskan, padahal pengurangan subsidi domestik adalah salah satu tujuan terpenting dalam perdagangan bebas. Selain itu negara maju ingin memasukan Singapore isues dalam perundingan. Singapore issues mencakup : kebijakan persaingan, masalah pengadaan pemerintah, fasilitasi perdagangan dan lain-lain yang pertama diangkat ketika KTM di Singapore tahun 1996. Negara-negara berkembang menentang upaya ini. Menurut mereka hal ini hanya akan menguntungkan negara maju karena instrumen tersebut jelas merupakan kepentingan mereka. Tidak adanya konsensus di Cancun maka perundingan kembali mengalami kegagalan.

Dalam perundingan blok blok kekuatan berusaha untuk mendorong kepentingan mereka dalam negosiasi. Dalam sejarah WTO, berikut ini konfigurasi blok blok kekuatan utama dalam perundingan :

Amerika Serikat
• agresif dalam pembukaan pasar
• akan mempertahankan, sebisa mungkin tingkat subsidi domestik yang tinggi

Uni Eropa
• Sangat protektif terhadap pasar domestik mereka dan beberapa produk tertentu
• akan mempertahankan, sebisa mungkin tingkat subsidi domestik yang tinggi

G20
• Penghapusan subsidi ekspor
• menginginkan reduksi substansial subsidi domestik di negara-negara maju
• terdiri dari Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Kuba, Mesir, Guatemala, India,
Meksiko, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Filipina, Afrika Selatan, Thailand,
Venezuela, Zimbabwe

G33
• mengajukan perangkat perlindungan untuk produk pertanian utama yang penting bagi ketahanan pangan, kelangsungan penghidupan dan pembangunan pedesaan melalui SP dan SSM
• Mengembangkan sebagian besar negara-negara berkembang dengan status net-importer
• terdiri dari Barbados, Botswana, Cina, Kuba, Kongo, Cote d’Ivoire,
Republik Dominika, Haiti, Honduras, Indonesia, Jamaika, Kenya, Korea,
Mauritius, Mongolia, Mozambik, Nikaragua, Nigeria, Pakistan, Panama, Peru,
Filipina, Senegal, Sri Lanka, Tanzania, Trinidad dan Tobago, Turki,
Uganda, Venezuela, dan Zambia Zimbabwe

G10

• Proteksi terhadap beberapa produk yang sensitif
• terdiri dari Bulgaria, Islandia, Israel, Jepang, Korea Selatan, Liechentenstein,
Mauritius, Norwegia, Swiss, China Taipei

Juli Framework Agreement

Setelah gagalnya KTM Cancun, WTO menghasilkan dokumen yang memandu kerangka perundingan lanjutan. Kerangka tersebut disebut July Framework Agreement dimana terkandung didalamnya prinsip dasar yang memandu perundingan lanjutan.

Isi July Framework Agreement
Seperti AOA, cakupan juga berfokus pada 3 pilar utama:

Akses pasar

Akses pasar di bawah ketentuan Juli Framework, dinyatakan untuk terus melanjutkan liberalisasi perdagangan. Namun dalam July Framework, kategori produk menjadi tiga.

Semua produk pertanian
Ini adalah produk yang biasa akan terkena pengurangan tarif normal sesuai dengan komitmen liberalisasi. Paper tidak memasukkan diskusi tentang pemotongan tarif aktual untui produk produk tersebut. Namun jelas di sini bahwa semua negara-negara diharapkan untuk mengurangi tarif untuk produk yang akan jatuh di bawah kategori ini

Produk Sensitif
Berikut ini kategori produk terdiri dari produk pertanian yang dianggap produk sensitif. Provisi produk sensitif ini telah termasuk dalam prinsip perbaikan substansial dimana selain mengurangi level tarif dari produk juga mengembangkan Minimum Access Volume (MAV). MAV mengacu pada prinsip perbaikan substansial dimana pemerintah bisa menggunakan kombinasi dari reduksi tarif dan ekspansi TRQ dan in-quota tariff. Baik negara berkembang maupun negara maju bisa mengakses provisi sensitive products ini.

Special Products
Kategori produk ketiga adalah Produk Khusus atau SPs. bersama dengan klausul SSM, merupakan proposal dari G33. SPs adalah produk yang dianggap penting bagi negara-negara berkembang untuk ketahanan pangan, kelangsungan penghidupan dan pedesaan dan pengembangan. Teks dalam July Framework, tidak terlalu jelas dalam mengatur ketentuan SPs, dan detailnya akan dirundingkan dalam perundingan.

G33 mengadvokasikan agar SPs diperlakukan secara terpisah dari keseluruhan kesepakatan akses pasar. Menurut mereka, SPs dan SSM adalah implementasi operasional dari Special and Differential Treatment.

Kompetisi Ekspor

Sebagai konsesi dari kepentingan negara berkembang maka July Framework menyebutkan batas akhir dari penerapan subsidi ekspor, namun tidak secara spesifik menyebutkan waktunya. July Framework menekankan pendisiplinan subsidi ekspor dengan jangka waktu tidak boleh lebih dari 180 hari. Namun semua materi detail akan dirundingkan dalam proses negosiasi. July Framework tidak menyebutkan ketentuan apapun mengenai bantuan pangan, walaupun dinyatakan perlunya mengatur masalah ini.

Subsidi Domestik

Pengurangan Total Distorting Dukungan Perdagangan (OTDS)
Negara-negara kaya diharapkan untuk menerapkan reduksi subsidi domestik lebih tinggi. OTDS yang merupakan hasil dari kombinasi dari de minimis, subsidi dalam Blue Box dan Amber Box atau dikenal sebagai Aggregate Measure Support (AMS). Menurut July Framework, tingkat subsidi suatu negara tidak boleh melebihi 80 persen dari OTDS pada tahun pertama dan akhir dari implementasi. Penting untuk dicatat bahwa penentuan OTDS didasarkan pada bound rates (atau tingkat subsidi tertinggi ) dimana negara bisa berikan kepada petani mereka. Situasi umum adalah bahwa tingkat bound level selalu lebih tinggi dari praktek pemberian subsidi dalam implementasinya. Oleh karena itu maka OTDS yang diijinkan masih sangat tinggi dari subsidi aktual yang diberikan negara maju. Jadi, negara-negara maju memberikan cukup ruang penerapan kebijakan subsidi di masa mendatang.

AS memberi US $ 24,6 juta, sedangkan yang diberikan Uni Eropa US $ 73,2 juta pada subsidi 2000. Menggunakan rumus pada July Framework, Amerika Serikat dan Uni Eropa tetap dapat meningkatkan dukungan domestik mereka, masing masing menjadi US $ 38,1 juta dan US $ 91,1 juta. Dalam hal ini, sangat jelas bahwa tidak akan ada pengurangan dukungan domestik secara aktual dan tidak ada upaya nyata untuk membuat perdagangan lebih adil.

Pergeseran antar Box melalui ekspansi Blue Box
Pengurangan subsidi yang dilarang dalam WTO, yaitu yang termasuk dalam Amber Box membuat nengara maju seperti Amerika Serikat mencari cara lain untuk memberikan subsidi bagi petani mereka. Ini adalah alasan mengapa negara negara maju mendorong perluasan Blue Box sehingga negara maju bisa memindahkan subsidi dari Amber ke Bloe Box. Kerangka perjanjian juga menetapkan bahwa negara dapat memberikan tambahan subsidi dari 5 persen dari mereka atas segala total nilai produksi. Hal ini pada dasarnya, hanya negara negara kaya yang mampu memberi subsidi semacam de minimis sebesar 5 persen dari total nilai produksi pertanian. Oleh karena provisi baru ini maka negara maju tidak perlu memotong subsidi mereka

KTM Hong Kong
Pada Desember 2005, KTM WTO ke enam dilakukan di Hong Kong dengan maksud untuk menyelesaikan Doha Development Agenda. Ini ditujukan untuk merubah modalitas dari DDA menjadi aturan lebih jelas dan rinci. Secara khusus, KTM ini adalah untuk mendefinisikan substansi yang tertuang dalam July Framework. Berikut adalah elemen-elemen penting Deklarasi Hong Kong:
• Menyepakati empat tingkat penurunan tarif untuk negara berkembang dan negara maju, dimana secara detail akan dibahas di Geneva.
• 2013 adalah batas akhir untuk aplikasi subsidi ekspor, negara-negara berkembang
sangat kuat mendorong agar batas waktu dipercepat menjadi 2010
• Tidak jelas memberikan disiplin ketat pada subsidi domestik terutama blue box.
Negara berkembang bisa menentukan sendiri SPs tapi tidak ada indikasi jumlah lini tarif yang bisa dicakup sebagai SPs
• Tidak ada ketentuan yang jelas tentang SSM kecuali akan bisa diterapkan dengan trigger harga dan volume.
• Dengan mandat dari Hongkong, pemantauan maka proses sangat penting adalah perundingan di Geneva dan penentu kesuksesan perundingan.

Informal Menteri Rapat-Jenewa, Swiss Juli 2008
Pertemuan Menteri secara resmi kandas pada 29 Juli 2008. Kegagalan terutama karena tidak ada kata sepakat dalam SSM, terutama penentuan trigger dan tingkat bound rate untuk penerapan SSM. Amerika Serikat yang memicu dengan usulan dari 150 persen, bahkan lebih tinggi dari usulan mereka sebelumnya 140 persen yang telah ditolak G33. Sementara itu, Amerika Serikat menawarkan untuk memotong OTDS sebesar US $ 15 miliar. OTDS Amerika dalam tiga tahun terakhir telah lebih rendah dari jumlah ini,
yang berarti bahwa pemotongan US $ 15 milyar subsidi dalam kenyataan tidak efektif karena tidak memotong subsidi aktual mereka. G-20 menerima hal ini namun mendesak AS untuk melakukan pemotongan yang lebih besar. Anggota WTO tidak menyadari bahwa US $ 15 milyar adalah sebagai angka akhir seperti yang dijelaskan oleh China dalam dialog dengan organisasi masyarakat sipil. Negara-negara lain beranggapan bahwa US dapat mampu lagi mengurangi subsidi jika jika kurang dari US $ 15 miliar, dan hal ini kembali memberikan dampak bagi keleluasaan Amerika Serikat dalam meningkatkan subsidi domestik.

Di terjamahkan dari Trade Primer, di website East Asia Rice Working Group (EARWG) oleh David Ardhian


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: