Oleh: David Ardhian | April 29, 2009

Konsep Dasar Perdagangan Internasional

1. Mengapa Perdagagan antar Negara Terjadi ?

Menurut teori ekonomi klasik, perdagangan dan pertumbuhan bisa berjalan secara seiring satu sama lain. Sama dengan manusia yang harus bergantung satu sama lain untuk kelangsungan hidupnya, sebuah negara tergantung pada negara lain untuk barang dan jasa yang dibutuhkannya. Pada dasarnya teori tersebut yang menjadi panduan bagi konsep perdagangan bebas.

Perdagangan bebas adalah sebuah konsep perdagangan barang dan jasa lintas negara tanpa hambatan. Pedagangan bebas menurut sebagian besar ahli ekonomi adalah model perdagangan yang lebih baik karena harga barang akan lebih murah dan kehidupan masyarakat secara umum akan terangkat jika hambatan perdagangan dihapuskan.

Hal tersebut berlaku untuk semua negara bahkan bagi negara negara kaya seperti Amerika Serikat atau Jepang atau negara negara di Eropa Barat. Perdagangan terjadi karena kenyataan bahwa tidak semua negara dapat menghasilkan sendiri barang dan jasa untuk dirinya sendiri, dan akan lebih baik jika mengimpor barang dan jasa dari negara lain yang lebih murah karena diproduksi lebih efisien. Sebaliknya negara akan memiliki nilai tambah jika mengekspor barang dan jasa yang bisa merekaproduksi secara efisien.

Ameriksa Serikat misalnya, adalah negara yang paling maju dalam teknologi dan memiliki mesin terbaru untuk memproduksi mesin mesin lainnya. Namun mereka tidak memiliki komponen mesin tertentu yang diproduksi oleh Indonesia, atau terlalu mahal kalau harus memproduksi komponen tersebut di Amerika Serikat.

Inilah pada dasarnya teori keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif hanya bisa terjadi jika suatu negara mampu memproduksi baran dan jasa lebih efisien daripada orang lain. Suatu negara cenderung untuk mengeskpor barang barang yang mereka produksi secara efisien dan mengimpor untuk barang yang mereka tidak bisa produksi secara efisien.

2. Bagaimana konsumen dan produsen mendapatkan keuntungan dari perdagangan?

Jika negara A memproduksi beras pada tingkat harga $ 1.000 per ton, sementara negara B memproduksi beras pada tingkat harga $ 2.000 per ton maka bisa diartikan negara A memiliki keunggulan komparatif dibanding negara B, sebagai produsen beras. Negara A memiliki harga beras yang lebih rendah dibanding negara B, oleh karena itu jika mereka menjual beras ke negara B maka konsumen di negara B akan diuntungkan. Dengan demikian maka akan terjadi permintaan yang tinggi dari konsumen negara B terhadap beras dari negara A. Oleh karena peningkatan permintaan maka akan banyak lapangan kerja untuk produksi beras di negara A. Bank bank di negara A akan banyak mengeluarkan pembiayaan untuk ekspor, akan lebih banyak kapal kapal yang digunakan untuk pengiriman beras ke negara B dan akan lebih banyak transportasi digunakan untuk mengangkut beras di negara B untuk distribusi kepada konsumen.

3. Apakah ada kelemahan dan kerugian dari perdagangan ?

Produsen lokal mungkin akan dirugikan dari kebijakan perdagangan yang lebih terbuka. Ada banyak kasus dimana pemerintah membuka impor secara tidak terkontrol sehingga barang impor bersaing bebas dengan produk lokal. Negara membiarkan produk impor masuk secara bebas dalam ekonomi lokal, dan mengurangi tarif atau pajak impor pada produk tersebut, yang akhirnya menurunkan biaya impor akan produk tersebut.

Sebagai contoh, negara B sebagai produsen beras mengalami kerugian karena impor beras yang sangat besar dari negara A atau negara lain. Konsumen di negara B sepertinya akan mendapat untung karena mendapatkan beras yang murah dari pada harus membeli beras lokal yang lebih mahal. Jika hal ini terjadi maka petani di negara B akan kehilangan mata pencaharian karena pertanian padi menjadi tidak menguntungkan. Kasus ini secara jelas menggambarkan bagaimana produses lokal menderita karena tekanan kompetisi dengan beras impor.

4. Apakah semua negara sepakat untuk perdagangan bebas?

Setiap negara memiliki posisi yang berbeda terkait dengan perdagangan bebas tergantung pada seberapa jauh dampak liberasisasi perdagangan terhadap ekonomi mereka. Jika kebijakan perdagangan memberikan manfaat terhadap ekonomi lokal dan pendapatan rakyat, maka ada peluang besar bagi negara tersebut untuk lebih mengembangkan perdagangan yang lebih terbuka. Namun sebaliknya, jika liberalisasi perdagangan berdampak buruk terhadap ekonomi lokal dan pendapatan masyarakat maka negara tersebut cenderung menolak membuka pasar mereka.

5. Apakah instrumen kebijakan perdagangan yang dihapuskan dengan penerapan perdagangan bebas ?

Kuota perdagangan atau terkenal dengan pembatasan kuantitatif atau quantitative restriction (QR). QR adalah bentuk dari pembatasan non tarif atau non tarif barrier. Ada batas secara kuantitas dari barang yang bisa diimpor masuk ke dalam negeri. Jika menggunakan contoh diatas, maka negara B ingin memproteksi petani mereka dari kehilangan mata pencaharian akibat kompetisi dengan beras impor dari negara B. Pemerintah negara B dapat menentukan kuota untuk membatasi jumlah impor dari negara A. Pembatasan kuota tersebut mampu memberikan perlindungan terhadap sektor perberasan di negara B dari kompetisi impor beras dari negara A. Dalam WTO, pembatasan kuota diganti menjadi penerapan tarif sehingga fungsi proteksi menjadi lebih berkurang.

Sementara itu, tarif merupakan pajak dari barang impor. Dengan demikian seperti pajak yang dikenakan pada konsumen sebagian atau seluruhnya, tarif cenderung meningkatkan harga produk impor. Tarif adalah instrumen yang terus diturunkan untuk mencapai perdagangan yang bebas.

7. Bagaimana negosiasi perdagangan antar negara ?

Saat ini, perundingan perdagangan antar negara berlangsung secara bilateral, regional dan multilateral. Negosiasi perdagangan bilateral adalah proses negosiasi perjanjian perdagangan antara dua negara. Misalnya, untuk mencapai akses pasar yang lebih besar antara Indonesia dan Jepang, maka kedua negara mendorong perundingan perdagangan bilateral yang sekarang dikenal sebagai Japan Indonesia Economic Partnership Agreement (JIEPA).

Perjanjian perdagangan regional adalah kesepakatan perdagangan antara negara negara dalam suatu kelompok negara berdasarkan komunitas negara tertentu berdasarkan geografi, bahasa, sejarah dan sebagainya. Perjanjian tersebut akan mendorong peningkatan perdagangan dan pertumbuhan diantara negara negara anggotanya. Contoh perjanjian perdagangan bilateral adalah Association of Southeast Asia Nations (ASEAN).

WTO adalah contoh dari sistem perdagangan multilateral. Bisa dikatakan bahwa sistem perdagangan multilateral lebih baik karena aturan lebih transparan, setara dan diikuti oleh semua negara negara anggota. Negosiasi perdagangan bilateral mungkin akan lebih menguntungkan negara yang lebih kuat secara ekonomi dibandingkan dengan mitra dagangnya yang lebih lemah.

8. Bagaimana terbentuknya GATT-WTO ?

Sebelum adanya WTO, perdagangan diatur dengan General Agreement on Tariff and Trade (GATT). GATT dibentuk pada tahun 1947 di Bretton Woods, yang kelahirannya bersamaan dengan kelahiran Bank Dunia dan International Monetary Fund (IMF). GATT dibentuk untuk mendorong penurunan secara progresif hambatan perdagangan melalui negosiasi yang berlangsung reguler atau yang sering disebut sebagai putaran perundingan yang dilakukan antara tahun 1948 sampai 1995. Putaran perundingan tersebut yang kemudian mempertajam negosiasi dan menghasilkan kesepakatan penting yang mendorong terbentuknya WTO.

WTO merupakan badan multilateral yang mengatur sistem perdagangan dunia sampai saat ini. WTO terbentuk pada putaran ke delapan dalam perundingan perdagangan dunia yang berlangsung di Punta del Este, Uruguay, yang terkenal dengan Putaran Uruguay. Dengan terbentuknya WTO, maka GATT digantikan dengan WTO.

Pada putaran Uruguay, perundingan mencakup kesepakatan akan daftar perjanjian perdagangan yang luas, terdiri dari 17 hal diantaranya adalah :
Perjanjian Perdagangan Barang :
• Pertanian (Agriculture)
• Sanitasi Perdagangan (Sanitary and Phitosanitary Measures)
• Tekstil dan Pakaian (Textile and clothing)
• Hambatan Teknis Perdagangan (Technical Barrier to Trade)
• Investasi terkait Perdagangan (Trade related Investement Measures /TRIMS)
• Anti Dumping
• Inspeksi sebelum Pengapalan (Pre-shipment Inspection)
• Rules of Origin
• Lisensi Impor (Import Lincensing)
• Subsidies and Countervailing Measures
• Safeguards

Perjanjian perdagangan secara terpisah
• General Agreement on Trade in Services
• Trade related aspects of Intelectual Property Rights
• Prulilateral Trade Agreements on trade in Civil Aircraft, Agreement on Government Procurement, International Dairy Agreement, International Bovine Agreement Mechanism
• Dispute Settlement Understanding
• Trade Policy Review Mechanism

9. Apakah prinsip dasar keanggotaan keanggotaan dalam WTO?

Prinsip dasar yang berlaku bagi seluruh anggota WTO adalah prinsip Most Favored Nation (MFN), yakni semua negara anggota tanpa terkecuali harus menggunakan aturan perdagangan yang sama tanpa diskriminatif. Hal ini berarti misalnya kebijakan perdagangan yang diperlakukan Indonesia untuk Amerika Serikat, juga berlaku yang sama dengan perlakuan terhadap negara lain. Indonesia tidak bisa mengistimewakan salah satu negara mitra dagangnya, kecuali jika negara tersebut bukan anggota WTO.
Prinsip MFN dapat dikatakan sebagai penerapan standar dari kebijakan perdagangan global.

Prinsip lain adalah national treatment dimana menekankan bahwa kebijakan domestik perdagangan suatu negara tidak boleh bertentangan dengan kebijakan perdagangan dengan negara lain. Misalnya, jika Indonesia melarang masuknya suatu produk impor karena mengandung kandungan cemaran tertentu seperti aflatoxin, maka kebijakan domestik dalam negeri Indonesia harus juga melarang produk petani dalam negeri yang mengandung cemaran yang sama.

Prinsip selanjutnya adalah single undertaking, yang berarti negara tidak dapat memilih untuk mengabaikan salah satu perjanjian walaupun negara tersebut tidak melihat manfaat dari perjanjian tersebut. Dengan prinsip ini, negara anggota WTO harus komitmen pada semua perjanjian yang telah disepakati dalam WTO.

WTO menyadari kenyataan bahwa pemerintah memiliki perbedaan dalam tingkat pembangunan dan ketersediaan sumberdayanya. Oleh karena itu WTO juga memasukkan klausul perlakuan khusus dan berbeda (Special and Differential Treatment). Ini berarti negara kaya akan membayar lebih banyak, atau mendapatkan pemotongan lebih besar atau mempunyai waktu penerapan lebih pendek dalam hal pengurangan tarif. Sementara itu negara miskin, rentan dan negara berkembang akan dipertimbangkan untuk mendapatkan pemotongan lebih rendah dan implementasi lebih lama dalam pengurangan tarif perdagangan.

*Diterjemahkan dari naskah asli berjudul Trade Primer dari website East Asia Rice Working Group (EARWG)


Responses

  1. thx y,,

    • oke sama sama

  2. om ini sama ga kaya konsep tarif dalam perdagangan internasional


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: