Oleh: David Ardhian | Februari 20, 2009

Wawancara : Said Abdullah (KRKP)

Diversifikasi Pangan : Harapan dan Kenyataan

ayibPersoalan pangan seakan tiada habisnya di negeri ini. Indonesia dikenal kaya akan keanekaragaman hayati yang potensial untuk sumber pangan. Namun sampai saat ini, kita masih bersandar pada beras sebagai makanan pokok. Ketergantungan pada beras memiliki implikasi politis. Beras menjadi komoditas politis, yang harus selalu naik angka produksinya serta harus relatif murah harganya. Hal ini mematikan potensi pangan lokal selain beras untuk berkembang. Oleh karenanya harapan diversifikasi pangan selalu menemui jalan buntu dalam kenyataan. Wawancara kali ini akan mengupas, persoalan diversifikasi pangan dengan seorang teman baik, yang menaruh perhatian besar terhadap pangan rakyat khususnya diversifikasi pangan dan gizi. Dia adalah Said Abdullah, atau akrab dipanggil Ayip dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP). Ayip adalah seorang fasilitator dan peneliti muda, yang memiliki cakrawala pandang yang jauh kedepan terkait dengan persoalan pangan bangsa. Tidak banyak aktifis gerakan sosial, yang menaruh perhatian pada diversifikasi pangan, sebuah arena yang tidak seksi dan heroik dalam gerakan sosial. Berikut wawancara antara David Ardhian (DVD) dengan Ayip (AYP), yang dilakukan pada tanggal 20 Pebruari 2009.

DVD : Dalam pandangan anda kenapa diversifikasi pangan tidak berjalan di negeri ini ?
AYP : Ada dua faktor, pada sisi pemerintah program diversifikasi pangan kurang mendapatkan perhatian besar. Publikasi mengenai diversifikasi pangan sangat kurang sehingga tidak menjadi perhatian publik yang luas. Dukungan anggaran sangat minim untuk program diversifikasi pangan. Ada kesan, masalah diversifikasi pangan adalah masalah gizi dan kesehatan, sehingga kurang terkait dengan masalah produksi. Ketiadaan instrumen kebijakan dan kelembagaan menjadi salah satu kendala diversifikasi pangan tidak berjalan. Dulu ada posyandu, sebagai saluran bagi pendidikan pangan dan gizi masyarakat, sekarang tidak berjalan. Faktor kedua adalah pada masyarakat, adalah terkait pola konsumsi yang terbiasakan memakan berbasis granule atau biji bijian dalam hal ini padi. Padahal sumber karbohidrat tidak hanya beras, kita kaya akan sumber pangan. Tidak ada upaya untuk mendorong pola konsumsi berbasis tepung, sehingga diversifikasi mudah dikembangkan. Industri pengolahan pangan pada tingkat lokal tidak tumbuh karena pola konsumsi masyarakat bergantung pada beras.

DVD : Kalau beras harganya murah dan tersedia dimana mana, bagaimana mungkin diversifikasi pangan bisa berjalan ?
AYP : Hal tersebut menjadi kendala utama. Beras menjadi benda politis yang sangat penting bagi pemerintah. Hal ini membuat terobosan tidak pernah terjadi. Selain itu pendidikan dan penyadaran akan pentingnya diversifikasi konsumsi sangat lemah. Jika mendorong diversifikasi pangan pun, ketersediaan produksi pangan selain beras juga minim. Tidak ada upaya untuk menggarap serius diversifikasi pangan dari sisi supply maupun demand-nya.

DVD : Saya jadi berpikir, kalau muncul pemberitaan akan kasus kasus kerawanan pangan, itu sebenarnya rawan pangan atau rawan beras ?
AYP : Ini persoalan mind set. Pangan tidak sama dengan beras. Gizi buruk adalah output dari kekurangan gizi, tidak terkait dengan jenis pangan yang dikonsumsi melainkan kandungan dari pangan yang dikonsumsi. Misalnya orang makan singkong di Gunung Kidul, lalu mereka disebut rawan pangan. Padahal dengan makan singkong mereka mendapatkan karbohidrat yang cukup sehingga masih bisa bekerja. Masyarakat adat di Jabar ada yang diberitakan rawan pangan karena makan nasi dicampur singkong, padahal pola makan itu bagian dari budaya mereka.

DVD : Jadi saya rasa perlu diluruskan, karena hal ini mencerminkan bahwa cara pikir demikian itu keliru. Jika masyarakat memakan makanan dengan sumber karbohirat non beras malah di kira rawan pangan ?
AYP : Benar, harus ada kejelasan karena definisi rawan pangan, kelaparan dan gizi buruk adalah beda. Hal tersebut menunjukkan bahwa pangan adalah beras sangat mendominasi cara berpikir masyarakat kita.

DVD : Bagaimana tanggapan anda dengan swasembada beras, pemerintah membanggakan bahwa tahun lalu mencapai swasembada beras. Hal ini keberhasilan atau kegagalan, karena dengan demikian menggambarkan bahwa pemerintah gagal menjalankan hal fundamental seperti diversifikasi pangan.
AYP : Hal tersebut kontraproduktif karena pemerintah terus memacu produksi beras. Memacu produksi beras memiliki resiko besar di masa datang karena ada batas leveling off produksi. Swasembada beras bisa dicapai tanpa menaikkan produksi namun justru menggerakkan diversifikasi konsumsi.

DVD : Apakah anda yakin bahwa pemerintah akan berani mengambil resiko politik seperti itu ?
AYP : Tidak yakin, karena pemerintah memiliki cara pandang seperti itu. Sepertinya hanya satu saja pangan kita yaitu beras. Masyarakat juga sama, jika tidak ada beras untuk rakyat miskin (program raskin) sudah kalang kabut. Pada tataran kebijakan, saya tidak yakin diversifikasi pangan bisa didukung dengan kemauan politik kuat. Namun saya optimis pada tingkat inisiatif masyarakat.

DVD : Anda sekarang sangat paham akan program diversifikasi pangan, desa mandiri pangan dan inisiatif untuk kolaborasi multipihak untuk mengatasi rawan pangan. Bagaimana penilaian anda sampai sejauh ini ?
AYP : Sejauh ini sudah berjalan namun banyak kendala. Salah satunya dalah kesenjangan pemahaman dan kapasitas antara pemerintah pusat dan daerah. Seperti halnya proyek lain, aspek administrasi lebih kuat dibanding substansi program. Hal penting adalah masalah kapasitas fasilitator, yang sebagian besar kurang memahami diversikasi pangan dibanding aspek teknis produksi.

DVD : Bagaimana dengan keterlibatan private sector ? adakah kendala ?
AYP : Memang belum kongkret bentuk keterlibatannya. Sedang dikembangkan sebuah panduan untuk keterlibatan tersebut, terutama dalam kerangka corporate sosial responsibility (CSR). Selama ini CSR masih lebih banyak kearah pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup. Menjadi penting untuk mengangkat isu pangan dalam kerangka CSR, sehingga menjadi kebutuhan dan bukan promosi semata. Harapannya nanti bisa ada model di lapangan pada satu desa dimana ada NGO, Pemerintah dan Swasta untuk mengembangkan desa yang mandiri pangan dan diversifikasi pangan. Peran multipihak penting untuk saling melengkapi.

DVD : Bagaimana dengan pendidikan untuk generasi muda ? kita bisa melihat pendidikan pendidikan lingkungan hidup berkembang pesat, bahkan masuk dalam kurikulum menjadi muatan lokal
AYP : Saya rasa itu bisa jadi contoh yang baik dan bisa dikembangkan untuk pendidikan pangan dan gizi. Sudah ada beberapa inisiatif untuk itu, masuk ke sekolah, desain modul dan kurikulum, namun upaya ini belum luas.

DVD : Saat ini berkembang pangan dalam konteks kuliner untuk masakan tradisional, bagaimana sinergi diversifikasi pangan dengan hal tersebut?
AYP : Seharusnya bisa karena terkait erat. Namun memang masalahnya adalah pada pengetahuan akan karakteristik bahan pangan dan kandungan gizinya. Proses pengolahan pangan untuk menjadi produk sangat tergantung dari pengetahuan akan hal tersebut.

DVD : Bisakah diceritakan mengenai bentuk bentuk inisiatif lokal yang tadi anda bilang membuat anda optimis
AYP : Saya rasa apa yang dilakukan oleh kabupaten Trenggalek bisa menjadi contoh yang baik. Pemda bekerjasama dengan Universitas Brawijaya untuk mengembangkan pangan alternatif berbasis singkong. Pemda karena melihat potensi singkong di daerahnya mereka mengalokasikan anggaran bahkan melalui perubahan APBD yang disetujui oleh DPRD. Jadi Unibraw mengembangkan teknologi untuk fermentasi singkong dengan mikroorganisme, sampai pendampingan dalam pengolahan menjadi berbagai macam produk. Kelembagaan dibangun dengan sistem kluster, dimana ada kluster produksi, pengolahan bahkan riset and development sampai pada pengemasan dan pasar. Tuntas dari hulu sampai hilir.

DVD : Kenapa hal baik seperti itu tidak bisa dicontoh kabupaten yang lain ?
AYP : Masalahnya adalah karena tergantung komitmen pemerintah daerah dan APBD dalam mendukung ide seperti itu. Jadi pendidikan bukan hanya masyarakat tapi perlu pendidikan diversifikasi pangan pada PEMDA dan DPRD. Melalu forum pangan daerah dan dewan ketahanan pangan daerah, seharusnya bisa menuju kesana.

DVD : Ada yang menyatakan bahwa sebaiknya Dewan Ketahanan Pangan dibubarkan saja, karena tidak ada gunanya. Anda setuju apa tidak dengan hal itu ?
AYP : Kalo sebuah kelembagaan tidak berfungsi efektif bukan berarti harus dibubarkan. Dewan Ketahanan Pangan harus diperkuat fungsinya dengan payung hukum dan perangkat yang lebih kuat. Upaya diversifikasi pangan bisa diangkat dalam kerangka kerja DKP, juga masalah mengatasi kelaparan. Sebenarnya tinggal kemauan pemerintah saja, selama ini kurang memfungsikan DKP. Kalau dibubarkan maka tidak ada lagi kelembagaan yang mengawal kepentingan ketahanan pangan rakyat.

DVD : Dalam konteks kedaulatan pangan, diversifikasi pangan sangat penting namun sepertinya tenggelam dibanding isu lain seperti reforma agraria, pertanian berkelanjutan dan isu populer lainnya ?
Memang benar, namun kedaulatan pangan tidak akan tecapai kalo pola konsumsi pangan lokal tidak berkembang. Kita bisa menjadi produsen tapi masalahnya kalo tidak dimakan kita sendiri kedaulatan pangan tidak terjadi. Ada kesan masalah konsumsi seperti terpotong dalam konteks produksi. Sepertinya masalahnya adalah prosuksi, distribusi dan pasar, sementara aspek konsumsi pangan kurang perhatian luas.

DVD : Benar, karena logika sistemnya adalah berhenti pada tingkat bahan mentah saja. Jadi Indonesia bangga jika memproduksi bahan mentah yang melimpah, padahal nilai tambah dari rantai pasar justru pada tingkat produk olahan ke konsumen. Ini ada kaitannya pola pikir bahwa kita sudah bangga kalau kita mampu mengekspor bahan mentah saja.
AYP : Rasannya menjadi penting untuk mengembangkan pengolahan pangan pada tingkat lokal, sehingga nilai tambah bisa dinikmati oleh masyarakat desa, sekaligus juga menyerap lapangan pekerjaan. Hal ini masalah teknologi tepat guna menjadi penting dan kerjasama dengan perguruan tinggi bisa menjadi sarana untuk membangun pengolahan pangan.

DVD : Lalu apakah mimpi anda mengenai pangan dan gizi rakyat Indonesia ?
AYP : Mimpi saya adalah orang indonesia cukup gizi, tidak ada gizi buruk dan kekurangan pangan. Anak Indonesia memperoleh konsumsi yang memenuhi kebutuhan gizi yang cukup. Masyarakat memahami pengetahuan gizi dan bahan pangan tersedia dengan banyak pilihan sumber nutrisi. Gerakan pendidikan pangan dan gizi mampu menggerakkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya diversifikasi konsumsi pangan pokok lokal selain padi. Setiap keluarga mampu memenuhi pangan sendiri dan beragam. Jika di kota mampu mengatur tata ruang sehingga masih bisa menghasilkan buah dan sayur untuk kebutuhan masyarakat. Jadi benar benar berdaulat pangan dalam arti sesunguhnya

DVD : Anda yakin mimpi tersebut tercapai ?
AYP : Pada tingkat nasional tidak yakin karena kemauan pemerintah nampaknya tidak menuju ke arah situ. Namun pada tingkat lokal yakin, karena sudah banyak mulai sadar akan pentingnya diversifikasi pangan dan gizi. Dalam era sekarang, media informasi menjadi alat efektif untuk kampanye diversifikasi pangan. Namun semuanya tergantung dari kemauan untuk bekerja sama dalam mewujudkan hal tersebut.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: