Oleh: David Ardhian | Februari 14, 2009

Krisis Pangan dan Pertemuan Madrid

Tahun 2008, adalah tahun dengan tantangan yang teramat berat. Dunia dihadapkan pada krisis demi krisis, mulai dari melonjaknya harga minyak dunia, berlanjut dengan melambungnya harga pangan, krisis finansial di Amerika Serikat yang bergulir menjadi krisis ekonomi global serta ditutup dengan krisis kemanusiaan akibat perang antar negara. Adalah sebuah kewajaran jika muncul kecemasan dan pesimisme untuk mengarungi tahun 2009, yang dikhawatirkan merupakan episiode lanjutan dari multi-krisis tahun lalu.

Kecemasan tersebut juga menghantui institusi global seperti PBB, ketika krisis telah menyentuh pada hak hidup yang paling mendasar bagi kehidupan manusia seperti persoalan pangan. Krisis pangan 2008 adalah sebuah krisis yang merefleksikan kegagalan sistem pangan global dalam mengatasi ancaman kelaparan dan kemiskinan ditengah tekanan kerusakan lingkungan dan tekanan perubahan iklim. Adalah wajar, jika institusi global seperti PBB dan berbagai badan dunia dibawahnya merasa cemas karena berbagai deklarasi komitmen global yang diproduksinya, terancam menjadi pepesan kosong dan tidak mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

Institusi global memang ”rajin” memproduksi komitmen dalam menghadapi tantangan permasalahan dunia. Deklarasi Roma yang diprakarsai FAO, menyatakan akan mengurangi tingkat kelaparan sampai separuhnya, demikian halnya Millenium Development Goal (MDGs) yang berkomitmen mengurangi angka kemiskinan. Dengan pengalaman multi-krisis tahun 2008, sudah cukup menjawab bahwa berbagai berbagai langkah global terutama dalam mengatasi persoalan pangan, patut dipertanyakan.

Pada tanggal 26-27 Januari 2009, PBB memprakarsai sebuah pertemuan tingkat tinggi (High Level Meeting) di Madrid, Spanyol. Pertemuan yang menghadirkan perwakilan badan badan dunia dibawah PBB dan institusi finansial global tersebut bertajuk Ketahanan Pangan untuk Semua (Food Security for All).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari konferensi tingkat tinggi yang diselanggarakan FAO pada bulan Juni 2008, yang menghasilkan Deklarasi Roma mengenai ketahanan pangan : tantangan perubahan iklim dan bioenergi. Deklarasi Roma menghasilkan ”komitmen” untuk menghilangkan kelaparan dan mewujudkan ketahanan pangan untuk semua. Konferensi di Roma, juga memandatkan kelompok kerja tingkat tinggi (High Level Task Force) yang beranggotakan perwakilan institusi pembangunan dan finansial global untuk merumuskan kerangka kerja untuk mengatasi krisis pangan global, yang disebut sebagai Comprehensive Framework for Action (CFA).

Pertemuan Madrid adalah upaya untuk memantau perkembangan berbagai upaya untuk mengatasi krisis pangan sekaligus untuk melegitimasi CFA sebagai sebuah kerangka kerja global dalam mengatasi krisis pangan. CFA merupakan rumusan kerangka aksi mengenai apa yang harus dilakukan pada tingkat global dan nasional, dalam jangka waktu pendek, menengah dan panjang, untuk mencapai dua tujuan yakni (i) memperbaiki akses pangan dan gizi serta membuat langkah segera untuk menghasilkan ketersediaan pangan ; (ii) memperkuat ketahanan pangan dan gizi pada jangka panjang dengan mengatasi faktor faktor utama penyebab krisis pangan.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah Pertemuan Madrid mampu menghasilkan (kembali) deklarasi yang berisi rumusan komitmen semata ataukah menghasilkan langkah yang lebih fundamental dalam mengatasi krisis pangan. Pengalaman membuktikan bahwa komitmen global tanpa instrumen yang tepat hanya akan bagus di dokumen tapi miskin dalam operasionalisasinya. Apalagi jika pilihan instrumen tersebut jauh dari keterkaitan dengan instrumen lain yang bekerja (dan lebih berpengaruh) dalam mempengaruhi kehidupan umat manusia.

CFA dibangun dengan sangat elitis, dengan hanya melibatkan badan dunia dalam naungan PBB seperti FAO, IFAD, UNCTAD, WHO, beserta Bretton Wood Institution dan WTO namun tanpa partisipasi dari kalangan masyarakat sipil. Sayangnya, CFA tetap merekomendasikan pola yang sama dan sebangun dengan upaya selama ini dimana membuka peluang untuk meningkatkan produksi pangan oleh petani skala kecil dengan dukungan hutang dari Bank Dunia. CFA tersebut memberikan peran besar kepada Bank Dunia dan WTO untuk membantu negara negara meningkatkan perdagangan pangan tanpa mendefinisikan perdagangan yang bagaimana yang sesuai untuk mengatasi krisis pangan.

Secara prinsip CFA masih menekankan upaya karikatif seperti penyediaan bantuan pangan, serta terlampau bersandar pada ”perdagangan” sebagai upaya untuk mendukung ketersediaan pangan. Pola semacam ini sama dan sebangun dengan sistem pangan global yang selama ini berlangsung dan telah terbukti gagal dalam mengatasi kelaparan dan ketersediaan pangan. Tidak ada sebuah terobosan fundamental untuk mengoreksi ketimpangan dalam sistem pangan global yang selama ini didominasi penguasaan perusahaan raksasa negara maju, yang selama ini justru menjadi sumber permasalahan pangan dan pertanian dunia.

Dalam konteks perdagangan, sama sekali tidak tersentuh situasi kebuntuan dalam negosiasi Putaran Doha di WTO dimana terjadi ketimpangan dalam sistem perdagangan pertanian dunia. Perjuangan negara berkembang dalam kelompok G-33 yang dipimpin Indonesia, untuk mengusulkan perangkat perlindungan bagi petani skala kecil dalam klausul produk khusus (Special Product) dan mekanisme pengamanan khusus (Special Safeguard Mechanism) selama ini masih terbentur menemui jalan buntu karena mendapatkan penolakan dari negara maju. Dengan situasi kemacetan sistem perdagangan multilateral untuk menyepakati Putaran Doha, maka perdagangan pangan dunia sulit diharapkan untuk mampu berjalan seiring dengan kepentingan pembangunan, termasuk upaya untuk membangun ketahanan pangan. Tidak akan bisa diperoleh upaya fundamental untuk mengatasi krisis pangan jika pendekatan masih bersandar pada skema privatisasi, diregulasi dan fasilitasi perdagangan dalam kerangka liberalisasi perdagangan.

Yang paling mengherankan adalah kerangka aksi untuk pertemuan Madrid seperti tidak terkait dengan rekomendasi dari laporan International Assessment of Agricultural Science, Knowledge dan Technology for Development (IAASTD). Laporan IAASTD dihasilkan oleh 400 pakar pertanian dunia melalui proses yang memakan waktu kurang lebih enam tahun. IAASTD yang dihasilkan oleh badan badan dunia seperti Bank Dunia dan badan badan PBB seperti FAO, UNDP, UNESCO dan WHO justru mampu menghasilkan rekomendasi yang lebih fundamental perlunya sebuah perubahan dalam sistem pertanian untuk mampu menjawab tantangan persoalan dunia dengan empat langkah penting yaitu (i) merubah orientasi ilmu dan teknologi pertanian untuk langsung mendukung petani skala kecil di negara berkembang dan upaya menghadapi perubahan iklim (ii) mempromosikan inovasi, termasuk pengetahuan lokal dalam masyarakat petani (iii) menyediakan investasi skala luas pada sektor pertanian, baik pada sarana fisik seperti irigasi dan sarana non fisik seperti akses pasar dan kredit pertanian (iv) memberikan perhatian pada peran perempuan di sektor pertanian di negara berkembang.

Pada bulan April 2008, di Johanesburg, Afrika Selatan, IAASTD telah disetujui oleh 58 negara di dunia. Laporan ini, walaupun tidak sempurna namun telah banyak mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat sipil. Hal yang perlu dicatat adalah Amerika Serikat bersama Australia dan Canada adalah tiga negara yang mengekspresikan penolakan terhadap laporan ini, terutama pada beberapa data ilmiah dan substansi dari laporan. Sebuah hal yang aneh jika sebuah laporan yang telah disepakati oleh 58 negara, namun secara substansial kurang diadopsi dalam kerangka aksi untuk pertemuan Madrid.

Pertemuan Madrid seharusnya bisa menjadi momentum untuk mengakomodasi temuan IAASTD, serta membuat langkah global yang fundamental dalam mengoreksi ketimpangan dan ketidakadilan sistem pangan global. Krisis pangan yang berlangsung adalah sebuah akumulasi dari menyerahkan pangan pada sistem perdagangan global dimana spekulasi komoditas adalah sumber utama dari melonjaknya harga pangan dunia. Dunia yang menghadapi multi-krisis tidak bisa lagi didekati dengan instrumen yang bersandar pada aspek perdagangan semata, apalagi ketika dunia yang sama menghadapi tekanan perubahan iklim dan kompetisi penggunaan sumberdaya pertanian untuk pangan dan energi.

Krisis pangan tidak akan bisa diatasi dengan pendekatan bussines as usual. Diperlukan sebuah restrukturisasi sistem pangan global untuk menghadapi tantangan masa depan pangan dunia, termasuk penataan peran kelembagaan institusi pangan global yang selama ini bekerja, terutama demokratisasi institusi pangan global dengan partisipasi masyarakat sipil.

David Ardhian

Bogor, 14 Pebruari 2009


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: